Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development

Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,agar sejalan dengan prinsip tersebut maka Undang-Undang atau kebijakan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup harus mengoptimalkan peran serta masyarakat.Peran serta masyarakat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Ketidaksesuaian muncul dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal.Penulis menganalisis bagaimana kajian dan kebijakan hukum dalam menanggulangi konflik serta upaya implementasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Realitannya peran serta masyarakat hanya sebagai prasyarat secara formalitas saja. Adanya keberpihakan pemilik usaha  menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi baik. Khususnya,belum ditemukan upaya untuk memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik usaha yang mengabaikan peran serta masyarakat. Berdasarkan kesimpulan itu, penulis menekankan pentingnya pembenahan aturan untuk mempertegas peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam proses AMDAL

PEMANTAUAN TERAPI OBAT DEMAM TIFOID PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD X

Demam tifoid adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella enterica khususnya turunannya, Salmonella typhi. Tujuan untuk mengetahui definisi, etiologi, patofisiologi, gejala serta cara penanganan dan pencegahan demam tifoid. Metode yang dilakukan yaitu observasi catatan medis Pasien dewasa Tn.Am, 5 hari dirawat di RSUD X pada tanggal 25 Februari 2019 dengan diagnosa demam tifoid dan mendapatkan terapi pengobatan sanmol 500gr, ceftriaxone inj 2gr, omeprazole inj 40 mg, dexametason 3mg/ml, ranitidine inj 25mg/ml dan infus RL. Pada kasus ini Tn. Am mendapatkan pengobatan duplikasi anatara ranitidine dan omeprazole, tetapi pada hari kedua obat ranitidine telah dihentikan

SATGAS SABER PUNGLI DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pungutan liar erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal melakukan pelayanan.Sejumlah instansi atau lembaga pengawas telah terbentuk, namun budaya pungli tidak kunjung bisa dihilangkan.Laporan Pungutan Liar di DIY paling banyak di bidang pendidikan dan pertanahan. Kemudian pada tahunn 2016 berdasarkan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentag Saber Pungli, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY.Peran utama Satgas Saber Pungli diantaranya sebagai intelejen, penindakan, pencegahan dan yustisi serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden.Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan. Pendidikan Antikorupsi sejak dini yang ditanamkan dalam pendidikan formal, selain itu dibentuk satgas pada setiap kabupaten untuk mengawasi, mengontrol, serta mencegah praktek-praktek pungutan liar menjadi Provinsi DIY lebih preventif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejauh mana kedudukan Satgas Saber Pungli, serta mengelaborasi penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini kedudukan Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli menjadi salah satu legal standing bahwa pungli adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana yang patut diberantas, namun muncul kekhawatiran terjadinya tumpang tindih  antara badan atau lembaga pemerintahan. Selain itu, penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Simpulan belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan, dan bilamana ada temuan maka akan dilakukan upaya represi

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEGAHAN BENCANA MELALUI KONSEP ECO-DEVELOPMENT (Studi Kasus Di Kawasan Mangrove Baros Kabupaten Bantul Propinsi Yogyakarta)

Kawasan hutan Mangrove Dusun Baros merupakan salah satu pembangunan ekowisata yang telah dikembangkan selama 15 tahun terakhir. Pengembangan hutan mangrove ini merupakan upaya mitigasi bencana dalam rangka mencegah terjadinya bencana pesisir antara lain tsunami, erosi dan abrasi pantai karena gerusan gelombang laut, rob, dan badai atau angin kencang. Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan masyarakat sudah cenderung ke arah yang tidak baik yaitu dengan banyak ditemukannya penambangan pasir secara ilegal. Konsep eco-development dirasa peneliti cocok untuk diterapkan di kawasan pesisir tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan dengan konsep ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang. Dalam artian, kegiatan ini merupakan konsep pelestarian lingkungan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dengan tanpa mengurangi jatah hidup untuk generasi anak cucu mendatang.Tujuan dalam penulisan ini adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal kesadaran melestarikan lingkungan dan pencegahan bencana. Sehingga potensi pariwisata yang ada di Kawasan Hutan Mangrove Dusun Baros dapat dikembangkan dengan baik. Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyelenggarakan Penyuluhan dan Pendampingan yang dihadiri oleh responden penelitian. Hasil simpulannya masyarakat yang ada di Dusun Baros diketahui Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Baros memiliki dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Peran KP2B dalam mengembangkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove dapat menciptakan kesejahteraan dan pengembangan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga konsep Eco Development dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada

Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Faktor Sosial Demografi terhadap Ketahanan Pemberian Asi Eksklusif

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia mengalami tren yang menurun. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir penurunan itu hanya terjadi sebesar 3 kematian dari 1.000 kelahiran hidup. Salah satu upaya mengurangi resiko kematian bayi yang ditempuh adalah program Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan penting yang harus diberikan kepada bayi terutama pada masa awal kelahiran. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa dari 96% bayi yang pernah disusui, hanya 42% yang disusui secara eksklusif. Menurut UNICEF, satu dari 10 langkah keberhasilan menyusui adalah dengan diberikan ASI segera setelah kelahiran (Inisiasi Menyusu Dini). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan faktor sosial demografi terhadap ketahanan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia.. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia dengan menggunakan survival analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bayi yang mendapat IMD dalam waktu lebih dari satu jam setelah kelahiran memiliki risiko 1,661 kali lebih besar untuk tidak menyusu secara eksklusif dibandingkan dengan bayi yang diberi ASI pertama dalam waktu satu jam setelah kelahiran. Sedangkan faktor sosial demografi yang mempengaruhi ketahanan pemberian ASI Eksklusif adalah paritas, IMD dan status pekerjaan ibu. Kata kunci: asi eksklusif, inisiasi menyusu dini, analisis survival, angka kematian bayi. Abstrac:t: The Indonesia's Infant Mortality Rate (IMR) experienced a downward trend. However, within the last 10 years the decline was only 3 deaths out of 1.000 live births. One of the efforts to reduce the risk of infant mortality were taken is a program of the National Movement Increased use of Breast Milk. Breast milk is an important food that should be given to a baby especially in the early days of the birth. The results of the SDKI (2012) indicate that from 96% of the breast milk fed babies, only 42% who are exclusively breastfeeding. According to UNICEF, one of the 10 steps to success breastfeeding are given Breast immediately after the baby birth (Early Initiation of Breastfeeding). The purpose of this research is to determine the influence of the early initiation of the breastfeeding and social demographic factors against the resilience of the Exclusive breastfeeding in Indonesia. The results of this study showed that infants who received IMD in more than an hour after birth has 1.661 times greater risk for not exclusively breastfed compared to infants who were breastfed within the first hour after birth. While socio-demographic factors that influence the resilience of exclusive breastfeeding is parity, Early Initiation of Breastfeeding (IMD) and employment status of the mother

SISTEM KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PROSES POLICY-MAKING

Perumusan kebijakan publik baik yang ada di lingkup nasional maupun lingkup daerah pada masa sekarang ini telah banyak intervensi atau campur tangan dari pihak lain yang mengakibatkan dibuatnya kebijakan hukum syarat akan kepentingan-kepentingan politik. Hal ini sudah menjadi sistem buruk yang telah melekat pada pemangku jabatan pemerintahan. Pada waktu sistem hukum yang secara formal sudah disusun itu diterapkan dalam masyarakat, maka akan berakibat produk hukum yang disusun tersebut merupakan hukum yang penuh inkonsistensi. Dengan demikian paradigma pembangunan hukum di era reformasi perlu digeser menjadi paradigma yang berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan agama yang dianut bangsa Indonesia tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang ada dimasing-masing para pejabat negara baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, harapan dapat tercapai untuk menciptakan kesejahteraan umum yang telah menjadi tugas pemerintah. Untuk dapat berperan secara optimal penting kirannya mengetahui bagaimana sistem kinerja dan peran Lembaga Legislatif dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Agricultural Information System Design For Bojonegoro Regency Using Prototype Method

With the increasingly sophisticated information technology available for the public to access, easier it is for the public to know what is available and what is desired. The use of this information technology has also been used by the public to publicize the potential of a company and institution. Access to information technology on agricultural products is still lacking, which makes it difficult for the Department of Agriculture to market agricultural products directly to the public. With this information system, it is hoped that it will help the agricultural office in the Bojonegoro city area to record the harvests of farmers in the Bojonegoro area precisely and accurately. The making of this information system is assisted by using the prototype method. This research produces an information system that can manage data on agricultural products in the Bojonegoro area which will be managed by the Bojonegoro Food and Agriculture Security Service

PERAN SERTA ONDOFOLO DALAM GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERKEADILAN

Abstract: This paper aims to describe the process of compensation in the procurement of land for the public interest in the expansion of Sentani Airport, the legal implication that Ondofolo is not involved in the process of providing compensation for the procurement of land for public purposes, and the correct way of putting the role or position of Ondofolo in procurement of land for the just public interest. The study used a sociological juridical approach. The process of providing compensation in the procurement of land for public purposes in the expansion of a sentani airport involves ondofolo. The legal implications if Ondofolo not involved in the process of compensation for land acquisition for public purposes is a violation of the provisions of Article 43 of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua which has resulted in the validity of the decision of the government in acquiring the land. The role of Ondofolo in the procurement of land for the public interest is limited to affect the behavior of people in order to work together in realizing mutually agreed objectives for the creation of justice and the guaranteed rights of indigenous peoples both customary and constitutional of the Republic of Indonesia as long as it does not violate the rules applicable Abstrak:Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perluasan Bandar Udara Sentani, implikasi hukum jika Ondofolo tidak dilibatkan dalam proses pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum,  dan cara yang benar dalam meletakkan peran atau posisi Ondofolo dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang berkeadilan. Kajian menggunakan pendekatan  yuridis sosiologis. Pproses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perluasan bandar udara sentani melibatkan ondofolo. Implikasi hukum jika Ondofolo tidak dilibatkan dalam proses pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengakibatkan tidak sahnya keputusan pemerintah dalam pengadaan tanah tersebut.  Peran Ondofolo dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebatas mempengaruhi tingkah laku orang-orang supaya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama demi terciptanya keadilan dan terjaminnya hak-hak masyarakat adat baik secara adat maupun secara konstitusional Republik Indonesia selama tidak melanggar aturan yang berlakuDOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p06

Rancang Bangun Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Poliklinik UPN “Veteran” Jawa Timur

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan sangat pesat. Hal ini berpengaruh pada layanan kesehatan khususnya di poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Selama ini ketika pasien berobat ke poliklinik, pencatatan riwayat penyakit pasien masih dilakukan secara manual. Pencatatan secara manual membuat data rekam medis pasien tidak terorganisir dengan baik dan kurang sistematis. Hal ini membuat tenaga medis kesulitan dalam melakukan pecatatan dan pencarian data rekam medis pasien apabila pasien berobat kembali.Berangkat dari permasalahan tersebut diperlukan sistem informasi rekam medis pasien untuk mempermudah pihak poliklinik  dalam mencatat dan mecari data rekam medis. Data rekam medis pasien digunakan untuk mengetahui riwayat penyakit pasien serta obat apa saja yang pernah diberikan kepada pasien. Dalam pembuatan sistem informasi rekam medis ini, menggunakan software development life cycle (SDLC) waterfall dan berbasis web. Sebelum membuat aplikasi ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap terhadap dokter di poliklinik UPN Veteran Jatim. Implementasi program menggunakan DBMS MySQL dan framework CodeIgniter. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi poliklinik rekam medis pasien berbasis web. Dengan sistem rekam medis ini, diharapkan dapat mempermudah  tenaga medis dalam mencatat dan mencari data rekam medis guna mengambil keputusan lebih lanjut dalam menangani pasien.

Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup

Indonesia already has rules that govern this, and the implementation of environmental management policies in accordance with the principles of good governance. Policies will not be effective when policymakers make mistakes in formulating problems. Therefore, it is necessary to study the problem of waste and how the implementation of the principles of good governance in creating disposable waste and plastic management policies. Through a juridical-normative approach this research will describe and analyze the problem in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Besides that, it is added with legal materials such as literature study from literature books, papers, articles, journals, research results and other scientific works related to this research. The problem map is the category of rubbish that is difficult to manage, one of which is plastic waste where the form of plastic waste is in the form of packaging, then disposable items, microbeads, straws, ear cleaning, plastic bags, polystyrene and flexible plastic. The importance of community participation in waste management in the scope of central and regional governments, as well as the community also has the right to make suggestions and provide advice related to waste problems. The form of efforts to ensure the security of everyone and society and to advance economic, social and other fields in accordance with the will of the people is the concept of good governance. How to cite item: Mumpuni, N. W. R., Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1),79-89. doi:10.26905/idjch.v12i1.5725